Assalamualaikum. Selamat datang kembali, Akang-Teteh…
Akhir-akhir ini, media-media kita mewartakan adanya gerakan sosial yang dilakukan oleh para sopir truk di Indonesia. Gerakan ini terbilang unik karena “mengangkangi tradisi”. Jika sebelumnya setiap menjelang 17 Agustus mereka mengibarkan bendera Merah Putih di kendaraan, kini yang mereka kibarkan adalah bendera bajak laut fiksi dari serial One Piece milik Luffy The Monkey.
Tak hanya gerakan para sopir truk, netizen juga mulai mengolok-olok logo yang dikeluarkan pemerintah untuk Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-80. Mereka mengaitkannya dengan angka korupsi, kemiskinan, dan sebagainya. Meskipun para pakar mengatakan gerakan ini organik, asli, tidak ditunggangi, dan tidak direkayasa, sejumlah pejabat Indonesia justru menuding gerakan ini ditunggangi pihak asing atau orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa.
Kritik Terhadap Respons Pemerintah
Inilah masalah utamanya, Akang-Teteh. Catat baik-baik, termasuk pemerintah. Pemerintah harus menonton video ini sampai tuntas jika ingin selamat. Ini bukan ancaman, Akang-Teteh, ini serius dan realistis. Maksudnya begini, setiap ada keluhan, kesedihan, atau ratapan dari rakyat Indonesia, pemerintah justru sibuk menyangkalnya. Gerakan sosial yang dipelopori rakyat yang resah karena kemiskinan, kelaparan, dan keterbatasan akses ekonomi biasanya ditolak, ditentang, dan dikatakan sebagai konspirasi asing.
Masalahnya ada di situ. Jadi, jika kami ingin mengeluh, kepada siapa? Karena setiap keluhan kami justru ditolak. Mari kita lihat data. Data adalah kumpulan fakta. Menurut Bank Dunia, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 68%, atau setara dengan 195 juta orang. Itu adalah fakta dan data. Namun, pemerintah membantahnya dengan data yang menyatakan bahwa rakyat miskin hanya 9%. Dari mana takarannya? Dibuat-buat. Seseorang dikatakan tidak miskin jika penghasilannya lebih dari Rp20.000 sehari, yang jelas tidak masuk akal.
Intinya, ketika ada fakta menyakitkan terkait penderitaan rakyat dan rakyat mengeluh, pemerintah justru menolaknya. Data lain menunjukkan jumlah tabungan masyarakat Indonesia sekarang adalah yang terendah, bahkan dibandingkan dengan masa COVID. Fakta ini juga ditentang pemerintah. Lalu, lapangan pekerjaan sulit karena banyak perusahaan gulung tikar. Fakta ini pun dibantah pemerintah dengan mengatakan lapangan pekerjaan banyak, hanya saja Gen Z yang bermasalah karena selalu pilih-pilih. Jadi, saat pemerintah gagal menyediakan lapangan kerja yang dijanjikan, mereka malah menyalahkan Gen Z.
Perputaran uang di Indonesia juga sangat lambat. Saat Lebaran kemarin, dari proyeksi yang seharusnya Rp57 triliun, perputaran uang malah anjlok sampai Rp137 triliun. Fakta ini diabaikan. Rupiah goyang, deflasi berturut-turut, saham anjlok (meski sekarang naik lagi), dan APBN di awal tahun anjlok. Itu semua adalah fakta.
Permintaan kepada Pejabat
Jika para pejabat kesulitan mengelola data, saya mohon maaf, Bapak-bapak, Ibu-ibu pejabat, Pak Prabowo Subianto, dan semua jajaran menteri, turunlah ke lapangan! Kunjungi rakyat, lihat penderitaan, keresahan, dan kesulitan mereka mencari nafkah. Lihat kebingungan mereka setiap hari saat anak-anak ingin jajan. Turun langsung, Pak, please! Jangan setiap ada keluhan masyarakat dibantah.
- “Susah cari kerja itu mah Gen Z yang bermasalah.”
- “Susah dapat penghasilan, kalian saja yang tidak rajin.”
- “Masyarakat banyak di-PHK? Enggak kok. Ini PHK yang sudah normal, sebelumnya juga terjadi.”
Itu yang dikatakan menteri. Jadi, kami harus lapor ke siapa? Kami harus curhat ke siapa? Kami harus berbicara ke siapa jika setiap pernyataan, penderitaan, dan keluh kesah kami dibantah? Lapor ke DPR? Jangan melawak, Pak. Memang secara konstitusi aspirasi harusnya disampaikan kepada wakil rakyat. Tapi kapan terakhir kali wakil rakyat membela rakyat? Sejak tahun 2008 rakyat meminta koruptor dimiskinkan, tapi sampai sekarang jangankan diwujudkan, dibahas dalam sidang saja tidak pernah. Lalu, apa yang dibahas dalam rapat-rapat DPR? Tidak ada.
Sekali lagi, Pak, kami mohon maaf. Gerakan-gerakan rakyat, seperti membuat lelucon untuk mengkritik pemerintah atau gerakan sopir truk yang mengganti bendera Merah Putih dengan bendera One Piece, itu adalah bentuk komplain dan protes masyarakat. Karena masyarakat tidak tahu harus bicara kepada siapa lagi dengan penderitaan yang besar, kerutan yang memusingkan ini, dan masa depan yang tidak bisa diprediksi. Masyarakat tidak punya corong sama sekali, Pak. Makanya, tolong dengarkan, dan kalau bisa, turun, Pak Prabowo. Bukan turun dari jabatan, tapi turun melihat realitas masyarakat, Pak.
Pak Prabowo sering kali tidak tahu apa-apa soal rakyat. Ia masih dengan bangganya mengatakan ekonomi Indonesia baik-baik saja. Itu mungkin di atas kertas, Pak, dengan perhitungan pertumbuhan 5% per tahun. Coba turun, Pak. Please, turun. Kami tidak akan menurunkan Bapak dari jabatan, kami hanya minta Bapak turun langsung ke rakyat untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi.
Kebijakan yang Tidak Terpercaya
Kami sudah hidup dalam kesusahan dari berbagai dimensi, tidak tahu harus lapor ke siapa, tidak ada penyaluran aspirasi. Setiap hari kami melihat pejabat-pejabat yang sama sekali tidak bisa dipercaya. Contohnya, PPATK menemukan indikasi bahwa penerima bansos menggunakan uangnya untuk judi online. Apa yang dilakukan pemerintah? Bukannya menangkap bandar judi atau memberantas pusatnya, mereka malah memblokir rekening rakyat. Akibatnya, terjadi penarikan uang besar-besaran dari bank.
Ini adalah awal mula krisis ekonomi. Yunani dan Amerika Serikat pernah mengalaminya, ketika rakyat berbondong-bondong mengambil uang tunai dari bank karena ketidakpercayaan pada lembaga keuangan negara. Gerbang krisis ekonomi dibuka oleh PPATK, hanya karena agar tidak ada yang judi. Seharusnya tangkap pelakunya, Pak, bukan rekening rakyat. Kebijakan ini menyimpang secara logika.
Apakah mereka berpikir jika rakyat menarik uang dari bank, bank akan kehilangan uang tunai, dan perputaran uang di masa depan akan terhenti? Ternyata tidak. Akhirnya, Pak Prabowo datang dengan gagah perkasa dan meminta PPATK untuk membatalkan kebijakan tersebut, dan sekarang rekening dibuka lagi. Artinya, kebijakan mereka tidak didasarkan pada pertimbangan yang matang dan seringkali asal-asalan. Setelah ketahuan akibat buruknya, kebijakan itu ditarik lagi. Ini sudah sering terjadi di era pemerintah sekarang.
Jadi, kami sudah miskin, kelaparan, dan resah. Kami ingin curhat, tapi tidak tahu harus ke siapa. Yang kami lihat justru ketidakpercayaan yang harus terus digarisbawahi terhadap para pejabat publik. Kami hidup di tengah pungli dan korupsi ribuan triliun setahun. Kami hidup di tengah judi ratusan triliun per tahun, dan itu menyengsarakan kami. Kami tidak bisa curhat, lapor pun bisa-bisa dipidanakan. Ketika kami membuat gerakan, itu juga dikomplain dan dikatakan ditunggangi asing yang ingin memecah belah bangsa.
Maka, saya bilang para pejabat dan Pak Presiden, turunlah! Saya tidak mengancam. Jika pemerintah kita ingin langgeng, temui masyarakat langsung. Rakyat Indonesia sebenarnya senang jika ada pejabat yang turun langsung. Lihat pejabat yang paling disukai masyarakat, seperti Pak Jokowi pada periode pertama dan Pak KDM sekarang. Mengapa? Karena rakyat selalu mendambakan pemimpin yang hadir di tengah keluh kesah mereka. Itu saja sudah cukup.
Tapi, pemerintah sekarang bukannya melakukan itu, malah menyangkal semua keluh kesah kami. Demi apa? Ya, makanya, Pak Prabowo Subianto dan semua jajarannya, tolong turun dan singkirkan ego untuk menerima fakta bahwa rakyat Indonesia sekarang membutuhkan bantuan, membutuhkan perhatian, karena mereka sedang dizalimi. Jangan sampai mereka melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya akan menggoyahkan pemerintahan.
Terima kasih sudah menyimak.
