Mulai hari ini, penjualan LPG 3 kg melalui pengecer resmi dilarang. Kebijakan ini mungkin dimaksudkan untuk mempermudah distribusi, tapi kenyataannya? Hidup rakyat kecil malah semakin dipersulit. Pemerintah harusnya memikirkan kami—rakyat biasa yang hanya ingin memberi makan anak-anak kami. Ini bukan sekadar masalah antrean gas, Pak. Ini soal perut lapar, soal hidup mati. Anak-anak kami butuh makan, butuh kehidupan. Coba pakai logika, dong!
Belum lama ini, ada kisah tragis yang mengguncang hati kita semua. Indonesia, negara besar dengan kekayaan alam melimpah, seolah-olah diperlakukan seperti pengemis. Rakyat harus merangkak di pinggir jalan hanya untuk mendapatkan sesuatu yang seharusnya mudah didapat: gas 3 kg. Bahkan, situasinya sudah sedemikian parah hingga orang-orang rela berdesak-desakan, lari mengejar truk, dan berdiri berjam-jam di bawah terik matahari hanya untuk mendapatkan tabung gas. Bukan mencuri, loh. Mereka hanya ingin membeli gas! Tapi apa hasilnya? Banyak yang pulang dengan tangan kosong, bahkan ada yang sampai meninggal dunia karena kelelahan atau stres akibat tidak bisa mendapatkan gas secara manusiawi.
Kok bisa sih, negeri sebesar Indonesia jadi begini? Kemarin-kemarin baik-baik saja, tiba-tiba meledak menjadi sensasi viral. Apakah ini ada hubungannya dengan kelangkaan bahan bakar di pom bensin yang juga sempat terjadi? Misalnya, kalau kamu pengguna Shell, BP, atau Vivo, pasti merasakan bagaimana sulitnya mendapatkan bensin. Ada apa sebenarnya dengan manajemen negara ini? Seolah-olah kita tidak punya ilmu manajemen sama sekali. Akibatnya, sistem distribusi kita kacau balau, error di mana-mana.
Mari kita bicara lebih dalam. Semua ini bermula dari sebuah kebijakan revolusioner yang dilontarkan oleh salah satu menteri. Mungkin tujuannya baik: mengurangi subsidi agar anggaran negara lebih efisien. Namun, dampaknya justru menyengsarakan rakyat kecil. Ironisnya, kebijakan ini malah membunuh banyak orang. Untungnya, korban jiwa masih “hanya” satu atau dua orang. Tapi apakah itu cukup untuk disebut keberhasilan? Saya pikir tidak. Menteri ini—biarlah namanya tidak disebut—tampaknya tidak paham bahwa kebijakan ini sangat buruk, bahkan bisa dibilang bodoh.
Banyak pejabat di Indonesia yang tampaknya tidak memahami realitas rakyat kecil. Dari aparat penegak hukum yang malah membuat aturan tambahan yang menyulitkan, hingga menteri yang membuat kebijakan tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya. Syarat jadi menteri sepertinya gampang: harus pintar bikin rakyat susah, harus ahli bikin orang mati. Kalau jadi menteri di Kazakhstan, mungkin standar ini bisa diterima. Tapi ini Indonesia, Pak!
Sekarang mari kita bicara tentang gas LPG 3 kg. Gas ini sebenarnya produk baru di Indonesia. Kalau kamu generasi muda, mungkin tidak tahu bahwa 20 tahun lalu, gas melon ini belum ada. Waktu itu, orang-orang di kalangan bawah masih menggunakan minyak tanah untuk masak. Baru pada tahun 2007, ada program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg. Program ini awalnya dianggap revolusioner, praktis, dan murah. Namun, seiring waktu, kita menyadari bahwa gas melon ini juga memiliki risiko besar. Ingat kasus ledakan tabung gas yang sering terjadi? Banyak rumah tangga, tukang gorengan, bahkan pasar tradisional luluh lantak karena bom berjalan ini. Untungnya, sekarang teknologi tabung gas sudah lebih aman.
Namun, masalah lain muncul: bahan bakunya impor. Ya, Indonesia yang kaya akan sumber daya alam ternyata harus mengimpor gas LPG. Tempe dan pisang goreng yang kamu makan setiap hari? Itu juga pakai gas impor. Padahal, Indonesia punya cadangan gas bumi (LNG) yang melimpah. Kenapa kita tidak memanfaatkannya? Jawabannya sederhana: sistem distribusi yang buruk dan kepentingan bisnis besar di baliknya.
Ketika kelangkaan gas melon terjadi kemarin, Presiden Prabowo memanggil pejabat yang pertama kali memperkenalkan program gas 3 kg pada tahun 2007. Tapi, kenapa bukan menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan saat ini yang dipanggil? Di balik program konversi minyak tanah ke gas melon, ada bisnis besar yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pabrik pembuat tabung gas hingga vendor distribusi. Bayangkan, jika ada 20 juta rumah tangga yang menggunakan gas 3 kg, nilai bisnisnya bisa mencapai 2 triliun, bahkan lebih.
Siapa yang diuntungkan dari bisnis ini? Bisa jadi pengusaha-pengusaha besar yang terlibat dalam distribusi gas 3 kg. Sementara itu, subsidi gas yang seharusnya tepat sasaran malah disalahgunakan. Restoran besar, artis-artis, bahkan UMKM yang seharusnya tidak berhak mendapat subsidi justru menikmatinya. Sementara rakyat miskin yang benar-benar membutuhkan subsidi justru kesulitan mendapatkannya.
Saya setuju dengan prinsip pembatasan subsidi, tapi caranya salah. Subsidi harus tepat sasaran, dan distribusinya harus diperbaiki. Salah satu solusinya adalah dengan membuat database orang miskin. Setiap rumah tangga yang tercatat sebagai miskin bisa mendapatkan gas subsidi 3 kg, dan ini bisa dilakukan dengan menunjukkan kartu miskin atau status di KTP. Dengan cara ini, distribusi subsidi bisa lebih adil dan lebih mudah dipantau.
Kenapa kita tidak memanfaatkan gas bumi (LNG) yang tersedia di Indonesia? Karena sistem transportasi LNG lebih mahal dan rumit, sementara LPG bisa disalurkan dalam bentuk cair. Negara maju sudah menggunakan sistem pipa gas, di mana gas langsung dialirkan ke rumah-rumah tanpa perlu menggunakan tabung. Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Mungkin ada kepentingan bisnis yang lebih besar di balik semua ini.
Pada akhirnya, Indonesia seharusnya bisa hidup dengan menggunakan gas bumi sendiri. Namun, entah kenapa, kita masih terus bergantung pada gas impor. Ini semua adalah bisnis besar yang melibatkan banyak pihak, dan rakyat kecil yang jadi korban. Sudah saatnya pemerintah memikirkan ulang kebijakan ini. Jangan biarkan rakyat kecil terus menderita hanya karena ketidakmampuan mengelola sumber daya alam kita sendiri.
