Dunia saat ini tengah menghadapi banyak konflik yang muncul akibat perang proksi. Nepal baru saja mengalami gelombang demonstrasi besar yang berujung kerusuhan. Kericuhan tersebut begitu parah sehingga Perdana Menteri Nepal, Khadga Prasat Sharma Oli, akhirnya mengundurkan diri setelah rumahnya dibakar oleh para demonstran. Bahkan Presiden Nepal, Ram Chandra Pudel, juga terpaksa mengundurkan diri setelah menjadi sasaran amukan massa. Sejumlah menteri di Nepal turut mundur setelah kerusuhan yang menghancurkan gedung parlemen, merusak rumah beberapa pejabat, dan bahkan melibatkan perusakan beberapa bangunan komersial, termasuk hotel mewah Hilton di kota.
Menariknya, pola demonstrasi yang terjadi di Nepal ini sangat mirip dengan demonstrasi yang berlangsung di Indonesia sejak akhir Agustus lalu. Dimulai dari penggunaan simbol One Piece, penggerakan massa dalam skala besar, jatuhnya martir yang memicu jatuhnya korban jiwa, hingga kehadiran sejumlah influencer yang aktif menjadi juru bicara pergerakan dan semakin membakar semangat massa, yang mayoritas adalah kaum muda (Jamenzi). Selain itu, Nepal juga mengalami sensor media sosial yang diduga dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran informasi bohong dan ujaran kebencian. Namun, upaya penyensoran tersebut justru gagal meredam penyebaran ujaran kebencian, malah justru memicu lebih banyak kemarahan massa dan mendorong mereka turun ke jalan untuk membakar dan menjarah rumah-rumah pejabat. Akhirnya, pemerintahan di Nepal berhasil digulingkan, dimulai dari tingkat menteri hingga perdana menteri dan presiden.
Nepal kini berdiri tanpa pemerintahan yang sah, menciptakan kekosongan yang membuat masyarakat semakin terjerat dalam kemiskinan ekstrem akibat demonstrasi dan kerusuhan tersebut. Angelo Giuliano, seorang pengamat hubungan internasional yang berfokus pada geopolitik Asia, sempat menyoroti bahwa penggunaan simbol One Piece menunjukkan adanya pengaruh eksternal, yang mengarah pada kemungkinan revolusi warna—sebuah revolusi yang diintervensi atau bahkan diciptakan oleh Barat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dengan mengadopsi simbol atau warna tertentu. Banyak pihak yang berpendapat bahwa demonstrasi di Nepal terinspirasi dari demonstrasi di Indonesia pada akhir Agustus lalu, dengan banyak kesamaan dalam pola pergerakannya.
Beberapa influencer, seperti Rutkatka, Dristi Adekari, dan Saresha Sresta, terlihat aktif berbicara dengan media internasional, menyuarakan bahwa pemerintah telah menindas para demonstran, bahkan menembaki mereka, serta memasuki rumah sakit dan menyerang orang-orang di sana. Hal serupa terjadi di Indonesia, dengan Cinta Laura dan Indah J, yang merupakan artis sekaligus influencer, mendadak muncul membuat video menyerukan bantuan internasional terkait situasi chaos di Indonesia. Mereka berdalih bahwa media dan informasi di internet sudah disensor, dan Indonesia memerlukan bantuan internasional sesegera mungkin. Selain itu, influencer seperti Feri Irwandi dan Salsa Erwina juga muncul, konten-konten mereka membakar semangat demonstran, dan mereka mengungkapkan bahwa pemerintah telah bersikap represif terhadap aktivis. Menurut mereka, pemerintah telah menangkap para aktivis, yang menurut mereka adalah bentuk pembungkaman.
Padahal, fakta di lapangan menunjukkan bahwa yang ditangkap adalah para pelaku kerusuhan dan provokator yang memperkeruh situasi, yang akhirnya menyebabkan pembakaran dan penjarahan. Kini, kita memasuki era protes model baru, yang juga merupakan bentuk baru dari perang proksi. Dulu, protes dan perang proksi banyak menggunakan media dan tokoh politik oposisi untuk pergerakan, namun sekarang, pergerakan ini beralih menggunakan influencer yang memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi massa, terutama karena influencer ini sudah memiliki basis massa yang cukup banyak. Penggunaan influencer sebagai juru bicara pergerakan people power seperti ini sebenarnya sudah dimulai sejak pandemi. Ketika dunia dilanda pandemi dan Indonesia sibuk dengan PSBB serta banyak korban yang jatuh akibat COVID-19, ada operasi bawah tanah yang diam-diam mempersiapkan people power, yang setelah diamati, tujuannya adalah untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.
Sekarang, mereka telah beralih menggunakan influencer dan content creator karena mereka dianggap lebih mudah mempengaruhi masyarakat, lebih dekat dengan masyarakat, dan ternyata banyak dari mereka yang mudah dimanipulasi. Ini adalah operasi bawah tanah yang penuh manipulasi, memanfaatkan ego dan rasa serakah para influencer untuk digunakan dalam sebuah pergerakan. Saya tidak menyatakan bahwa influencer yang menjadi corong demonstrasi adalah orang-orang yang terlibat secara sukarela dalam operasi revolusi panjang ini. Bisa jadi mereka sendiri tidak sadar sedang dimanfaatkan sebagai corong dalam revolusi yang menggunakan people power.
Pengalaman selama pandemi menunjukkan bahwa operasi semacam ini sangat halus dan penuh manipulasi. Orang yang tidak paham politik sangat rentan terjebak dalam operasi ini, terutama jika mereka adalah influencer yang haus popularitas, branding, dan validasi. Saat pandemi, operasi klandestin untuk mengumpulkan influencer dan content creator untuk pergerakan people power berjalan sangat mulus. Jika operasi ini berhasil, maka hasil akhirnya adalah revolusi yang menggulingkan pemerintahan. Ini adalah operasi yang sangat manipulatif, melibatkan influencer yang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya digunakan sebagai bagian dari agenda besar. Meskipun mereka tidak dibayar, mereka diprogram untuk memposting konten yang sesuai dengan agenda mereka. Namun, mereka sebenarnya dipengaruhi untuk melegitimasi demo-demo yang bertujuan menggulingkan pemerintahan.
Gerakan ini menggunakan berbagai teknik manipulasi. Salah satunya adalah membangun rasa nasionalisme yang sangat kuat dan motivasi untuk menjadi pahlawan. Para influencer diyakinkan bahwa mereka akan dikenang sebagai pahlawan demokrasi jika gerakan ini berhasil. Ada juga teknik “guild tripping”, di mana rasa bersalah dibangun bagi influencer yang mulai meragukan gerakan ini, membuat mereka merasa bahwa mereka adalah pengkhianat jika tidak mengikuti agenda yang ditentukan. Selain itu, ada teknik gaslighting, di mana kritik terhadap gerakan ini akan dibalikkan ke individu yang mengkritiknya, menyalahkan mereka sebagai orang yang salah atau penakut.
Pada akhirnya, operasi klandestin seperti ini berhasil mengontrol influencer dan simpatisannya, mengarahkan mereka untuk mengikuti agenda yang sebenarnya merusak stabilitas nasional. Mereka tidak sadar bahwa mereka menjadi bagian dari perang proksi yang dimulai dengan penggulingan pemerintahan yang sah, dan pada akhirnya, mengarah pada kekacauan. Agar tidak terjebak dalam gerakan seperti ini, kesadaran diri adalah kunci. Mereka yang mengalami kebangkitan spiritual cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi dan lebih peka terhadap bahaya manipulasi semacam ini.
Dalam perang proksi zaman sekarang, influencer memainkan peran yang sangat besar. Mereka bukan hanya digunakan sebagai alat untuk menggiring massa, tetapi juga bisa menjadi bagian dari sebuah perang ideologi yang melibatkan banyak pihak, termasuk negara dan kekuatan asing. Untuk mencegah hal ini, kita perlu meningkatkan kesadaran kita agar tidak terjebak dalam manipulasi yang begitu halus dan berbahaya.
