Ada sebuah gunung emas raksasa di tengah hutan Papua yang liar. Gunung itu bukan cuma kaya tembaga dan emas—dia bisa bikin satu perusahaan tambang balik modal dalam hitungan tahun. Tapi untuk menguasainya, harus ada “pengorbanan”. Dan pengorbanan itu ternyata berupa darah jutaan orang Indonesia.
Cerita ini dimulai dari sebuah laporan geologi tahun 1936. Geolog Belanda bernama Jean Jacques Dozy menemukan “Ertsberg” (Gunung Bijih) di pegunungan karst Papua—sebuah dinding batu hitam raksasa yang penuh mineral tembaga, emas, dan nikel. Laporan itu sempat terlupakan selama 23 tahun. Sampai tahun 1959, seorang pengusaha Belanda bernama Jan van Gruisen dari perusahaan Oost Borneo Maatschappij menemukan lagi dokumen itu. Dia langsung menghubungi Forbes Wilson, direktur eksplorasi Freeport Sulphur Company dari Amerika Serikat.
Wilson terbang ke Papua, melihat sendiri Ertsberg, dan langsung bilang: “Ini tambang tembaga terbesar di atas permukaan bumi yang pernah ditemukan.” Freeport menghitung: modal bisa balik dalam waktu tiga tahun saja. Bisnis impian. Tapi ada satu masalah besar: Indonesia saat itu dipimpin Soekarno.
Soekarno sedang gencar-gencarnya kampanye Berdikari (Berdiri di Atas Kaki Sendiri), anti neokolonialisme-imperialisme (nekolim), dan memeluk ideologi Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme). Perusahaan asing Belanda banyak dinasionalisasi. PKI, partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Cina dengan jutaan anggota, jadi tulang punggung Soekarno. Bagi Freeport dan elit kapitalis Amerika, ini mimpi buruk. Kalau Indonesia benar-benar komunis atau nasionalis radikal, pintu masuk modal asing bakal tertutup rapat.
Saat itu Papua masih “mengambang”. Belanda menolak serahkan ke Indonesia saat penyerahan kedaulatan 1949. Soekarno ngotot minta Papua. Bahkan ancam perang dengan dukungan Uni Soviet. Amerika Serikat panik. Mereka nggak mau sekutu NATO-nya (Belanda) berperang dengan negara yang lagi didekati blok komunis.
Masuklah John F. Kennedy. JFK punya pendekatan lembut buat “mengurus” Soekarno. Dia tahu Soekarno bukan komunis tulen, melainkan nasionalis yang cuma memanfaatkan PKI. Lewat diplomasi halus plus ancaman cabut Marshall Plan, JFK desak Belanda tanda tangani New York Agreement tahun 1962. Papua diserahkan ke Indonesia via PBB dengan janji referendum (Pepera) tahun 1969. Soekarno senang. JFK bahkan kasih bantuan keuangan 11 juta USD ke Indonesia. Tapi Freeport murka. CIA juga murka. Mereka maunya cara keras.
November 1963, JFK dibunuh di Dallas. Kasusnya masih misteri sampai sekarang. Beberapa bulan kemudian, angin berubah total. Amerika kembali ke politik kekerasan anti-komunis. Salah satu tokoh kunci: Augustus “Gus” Long, direktur Freeport sekaligus chairman Texaco, yang punya hubungan dekat dengan CIA dan pernah jadi presiden Presbyterian Hospital—tempat yang disebut-sebut sebagai “markas non-resmi” CIA oleh peneliti Lisa Pease.
Lewat Long, Freeport dan CIA mulai bangun jaringan di Indonesia. Mereka dekati elit militer dan pejabat pro-Barat. Nama-nama besar muncul: Julius Tahija (broker yang kemudian dapat jabatan tinggi di Freeport dan Caltex), Ibnu Sutowo (Menteri Pertambangan), dan Soeharto. Dana mengalir. Militer Diponegoro dilatih. Pasukan Tjakrabirawa dibentuk. Rencana kudeta dirancang—tapi menurut sejarawan John Roosa, kudeta itu sengaja dibuat “gagal” supaya bisa jadi alasan sempurna.
1 Oktober 1965, terjadilah G30S/PKI. Enam jenderal diculik dan dibunuh di Lubang Buaya. PKI langsung dituduh dalangnya. Padahal hasil otopsi Fakultas Kedokteran UI menunjukkan tuduhan penyiksaan sadis (mata dicongkel, kemaluan dipotong, dll) itu tidak terbukti. Tapi propaganda sudah menyebar luas.
Di bawah komando Soeharto, dimulailah pembantaian terbesar di abad ke-20 setelah Holocaust. Estimasi sejarawan (termasuk Max Lane dan John Roosa) menyebut 500.000 hingga lebih dari 1 juta orang—anggota PKI, simpatisan, bahkan orang yang cuma dituduh—dibunuh secara brutal. Ada yang dipenggal, diiris perutnya, diseret di aspal, atau dibuang ke sungai. Ratusan ribu lainnya dipenjara tanpa pengadilan. Puluhan ribu dipecat dari pekerjaan. Semua atas nama “menyelamatkan bangsa dari komunisme”.
Begitu Soeharto naik jadi presiden, Pepera 1969 digelar di Papua. Di bawah intimidasi militer, hasilnya sudah pasti: Papua “memilih” tetap bersama Indonesia. Menurut catatan M.R. Siregar, sedikitnya 200.000 orang Papua tewas dalam operasi militer untuk “mempertahankan” wilayah itu. Tak lama kemudian, April 1967, Freeport jadi perusahaan asing pertama yang tanda tangan kontrak kerja di era Orde Baru. Kontraknya super menguntungkan: Indonesia cuma dapat 9,36% saham, Freeport bebas pajak 5 tahun, dan praktis bisa menguasai Gunung Grasberg-Ertsberg seenaknya.
Soeharto sendiri disebut-sebut terima miliaran dolar “hadiah”. Buruh Indonesia dijual murah. Sumber daya alam dibagi-bagi. Sementara itu, propaganda Orde Baru bekerja keras: PKI diceritakan sebagai monster tak bertuhan yang kejam. Buku-buku, film, pelajaran sejarah sekolah—semuanya mendemonisasi PKI. Sampai sekarang, kata “PKI” masih bikin orang kejang meski partai itu sudah bubar total sejak 1966 dan ideologinya dilarang oleh TAP MPRS No. 25/1966.
Padahal, seperti yang ditanyakan narasi asli: kalau ideologi “tidak bertuhan” yang ditakutkan, kenapa ateis modern nggak disebut PKI? Kalau PKI sudah musnah, ideologi mana yang sebenarnya masih ditakutkan? Yang jelas, Orde Baru berhasil menanamkan ketakutan yang bertahan puluhan tahun—sambil membuka pintu lebar-lebar buat Freeport dan kapitalisme global.
Baru di era Jokowi, Indonesia berhasil naikkan kepemilikan saham Freeport jadi 51%. Tapi luka sejarahnya tetap menganga. Gunung emas Papua masih dikeruk. Dan benang merah dari Dozy, Freeport, CIA, sampai pembantaian 1965—semuanya nyambung jadi satu cerita besar: bagaimana kekuasaan, uang, dan ideologi saling bertukar tempat di panggung sejarah Indonesia.
