Dalam masyarakat Hindia Belanda abad ke-19 hingga awal abad ke-20, praktik pergundikan antara laki-laki Eropa dan perempuan pribumi merupakan fenomena yang cukup umum, terutama sebelum banyak perempuan Eropa datang ke koloni. Dalam arsip kolonial, perempuan-perempuan ini dikenal sebagai nyai.
Sejarawan seperti Jean Gelman Taylor dalam The Social World of Batavia (1983) mencatat bahwa pada abad ke-17 hingga awal abad ke-19, jumlah perempuan Eropa di Batavia sangat terbatas. Akibatnya, banyak pejabat VOC dan kemudian pegawai kolonial hidup bersama perempuan pribumi tanpa pernikahan resmi. Hubungan ini bersifat ambigu: di satu sisi domestik dan personal, di sisi lain sangat hierarkis dan rentan.
Secara hukum, Nyai tidak memiliki kedudukan yang setara dengan istri sah Eropa. Hukum kolonial membagi penduduk ke dalam kategori rasial—Eropa, Timur Asing (Tionghoa, Arab, India), dan Pribumi—dengan sistem hukum yang berbeda. Perempuan pribumi yang menjadi Nyai tetap tunduk pada hukum adat dan tidak otomatis mendapatkan perlindungan hukum Eropa.
Namun dalam praktik sosial dan ekonomi, posisi mereka sering kali jauh lebih kompleks.
Nyai dan Dunia Perkebunan
Pada abad ke-19, terutama setelah penerapan Cultuurstelsel (Tanam Paksa) tahun 1830 dan berkembangnya perkebunan swasta setelah Agrarische Wet 1870, wilayah Jawa dan Sumatra dipenuhi oleh onderneming (perusahaan perkebunan). Banyak administratur dan pemilik perkebunan Eropa tinggal jauh dari pusat kota kolonial.
Dalam situasi seperti itu, Nyai bukan sekadar pendamping domestik. Mereka sering berperan sebagai pengelola rumah tangga besar yang menjadi pusat aktivitas ekonomi perkebunan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Nyai mengawasi distribusi logistik, memantau pekerja rumah tangga, hingga membantu pembukuan sederhana.
Ann Laura Stoler dalam Carnal Knowledge and Imperial Power (2002) menjelaskan bahwa relasi intim di koloni tidak pernah murni persoalan pribadi. Tubuh, rumah tangga, dan reproduksi menjadi bagian dari politik rasial dan ekonomi kolonial. Artinya, posisi Nyai berada tepat di jantung struktur kekuasaan kolonial—meskipun tanpa pengakuan formal.
Dalam beberapa kasus, ketika seorang meneer meninggal tanpa ahli waris sah di Hindia, muncul kekosongan pengelolaan. Secara hukum, aset dapat diklaim negara atau keluarga di Eropa. Namun proses administratif sering lambat dan rumit. Dalam jeda inilah, figur yang telah lama mengelola operasional—termasuk Nyai—memiliki peluang untuk mempertahankan kendali de facto.
Kepemilikan dan Celah Hukum
Secara resmi, perempuan pribumi menghadapi pembatasan kepemilikan tanah dalam sistem hukum kolonial. Agrarische Wet 1870 memang membuka peluang investasi swasta Eropa, tetapi struktur kepemilikan tetap menguntungkan kelompok Eropa.
Namun praktik di lapangan tidak selalu lurus mengikuti hukum. Sejarawan menunjukkan bahwa penggunaan nama perantara (straw ownership) bukan hal asing dalam ekonomi kolonial. Tanah atau usaha bisa didaftarkan atas nama pihak lain—mandor, kepala desa, atau mitra bisnis—sementara kendali operasional tetap berada pada individu tertentu.
Dalam konteks ini, kisah seperti Nyai Asih—meskipun tidak tercatat sebagai figur arsip resmi—mewakili pola yang masuk akal secara historis. Seorang perempuan pribumi yang bertahun-tahun terlibat dalam manajemen domestik dan ekonomi perkebunan sangat mungkin memahami jaringan distribusi, sistem upah, hingga relasi dengan pedagang Tionghoa atau Arab yang memang memegang peranan penting dalam perdagangan lokal.
Representasi dalam Sastra dan Ingatan Kolektif
Gambaran paling terkenal tentang Nyai dalam sastra Indonesia modern muncul melalui tokoh Nyai Ontosoroh dalam novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. Meskipun fiktif, karakter ini didasarkan pada realitas sosial kolonial: perempuan pribumi yang belajar mengelola perusahaan, memahami hukum, dan menegosiasikan posisinya dalam sistem yang tidak menguntungkannya.
Pramoedya tidak menciptakan tokoh itu dari ruang kosong. Ia merefleksikan realitas historis bahwa sebagian Nyai memang berkembang menjadi figur ekonomi yang tangguh, meski tetap rentan secara hukum.
Antara Stigma dan Agensi
Istilah seperti “jongos tidur” menunjukkan bagaimana masyarakat—baik kolonial maupun pribumi—sering memandang Nyai secara moralistik. Mereka distigmatisasi sebagai simbol kemerosotan, pengkhianatan, atau sekadar objek seksual.
Namun pendekatan sejarah sosial modern mengajak kita melihat mereka sebagai aktor dengan agensi, meski dalam ruang terbatas. Mereka memang berada dalam struktur yang timpang. Banyak yang menjadi korban eksploitasi dan kekerasan. Tetapi sebagian lain mampu memanfaatkan akses terhadap pendidikan informal, jaringan ekonomi, dan posisi strategis dalam rumah tangga kolonial untuk membangun kekuatan.
Dengan demikian, Nyai tidak bisa direduksi hanya sebagai korban atau hanya sebagai oportunis. Mereka berada di wilayah abu-abu kolonialisme—ruang negosiasi antara dominasi dan strategi bertahan hidup.
Kisah seperti Nyai Asih menjadi simbol dari dinamika itu: perempuan yang bermula dari posisi subordinat, namun melalui kecerdikan, pembelajaran, dan pemahaman terhadap sistem, mampu memengaruhi jalannya ekonomi lokal.
Sejarah kolonial sering ditulis dari sudut pandang administratur, pejabat, atau kebijakan resmi. Tetapi di balik arsip-arsip itu, terdapat kehidupan perempuan-perempuan yang tidak selalu tercatat namanya—namun jejak pengaruhnya terasa di tingkat lokal.
Dan mungkin, justru di sanalah sejarah sosial menemukan kedalamannya.
