Langkah transisi energi di Indonesia kini tidak lagi hanya menjadi narasi elit di ruang-ruang konferensi atau wacana di meja kementerian. Di lapangan, pergerakannya mulai terasa nyata hingga ke sudut-sudut kota. Salah satu terobosan paling menarik hadir ketika organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan terbesar di Indonesia—seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)—turut mengambil peran aktif dalam membangun infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik (electric vehicle atau EV).
Fenomena ini menandai babak baru dalam pergeseran gaya hidup dan ketahanan energi nasional: transisi dari Bahan Bakar Fosil (BBM) menuju energi berbasis listrik tidak lagi sekadar urusan pemerintah dan raksasa otomotif, melainkan sebuah gerakan berbasis komunitas yang menyentuh akar rumput.
Gerakan Masif 2.000 Titik SKPL-MU
Satu berita besar yang mencuri perhatian publik adalah inisiatif jaringan Lembaga Pengembangan UMKM (LP-UMKM) Muhammadiyah. Berkolaborasi dengan penyedia teknologi kendaraan listrik seperti V-Green, Muhammadiyah merealisasikan proyek pembangunan sekitar 2.000 titik Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Muhammadiyah (SKPL-MU) di berbagai wilayah Indonesia.
Proyek ini melangkah ke tahap eksekusi lapangan pada pertengahan tahun ini. Sebagai tahap awal, proyek percontohan (pilot project) difokuskan di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan target pembentukan jaringan di 1.300 titik yang tersebar di 35 kabupaten/kota.
Keunggulan utama dari pergerakan Muhammadiyah terletak pada skala dan sentralisasi ekosistem Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Titik-titik pengisian daya ini dipasang di lokasi strategis yang sudah memiliki basis massa dan aktivitas harian yang padat, antara lain:
- Perguruan Tinggi: Seperti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).
- Fasilitas Kesehatan: Jaringan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di berbagai daerah.
- Lembaga Pendidikan Menengah: Seperti SMK Muhammadiyah 2 Sleman yang sudah mulai mengoperasikan fasilitas ini.
- Pusat Perkantoran & Dakwah: Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) serta jaringan pusat kegiatan ekonomi warga.
Setelah fase pilot di Jawa Tengah dan DIY berjalan stabil, skema ini diproyeksikan direplikasi ke wilayah lain, termasuk Jawa Barat dan Bandung Raya. Di Bandung, potensi penempatan stasiun pengisian daya menyasar lokasi strategis seperti Kampus Universitas Muhammadiyah Bandung (UM Bandung) di Jalan Soekarno-Hatta, RS Muhammadiyah Bandung di kawasan Malabar, hingga kompleks PDM di Antapani dan Kopo.
Kolaborasi Komunitas: NU dan Pesantren Bertindak
Langkah responsif terhadap isu transisi energi ini tidak berjalan sendirian. Organisasi keagamaan lain seperti Nahdlatul Ulama (NU) serta lembaga pendidikan berbasis pesantren turut mengambil peran lewat pendekatan kewilayahan (bottom-up).
Sebagai contoh, PCNU Kota Pekalongan menjalin kemitraan untuk menghadirkan SPKLU di area publik milik organisasi, seperti Gedung Aswaja PCNU hingga area masjid lokal seperti Masjid Syuhada dan Masjid Al-Fairus. Di tingkat pesantren, beberapa pondok pesantren besar—salah satunya Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro di Magetan, Jawa Timur—bekerja sama langsung dengan PT PLN (Persero) untuk menyediakan fasilitas Fast Charging. Fasilitas ini dimanfaatkan tidak hanya untuk kendaraan operasional pengurus, tetapi juga untuk para wali santri dan masyarakat sekitar.
Kehadiran SPKLU di lingkungan rumah ibadah, kampus, dan pesantren membuktikan bahwa infrastruktur energi hijau bisa membaur harmonis dengan pusat kegiatan sosial masyarakat sehari-hari.
Potret Realisasi Infrastruktur Nasional
Lantas, bagaimana dengan peran pemerintah dan gambaran makro infrastruktur EV di Indonesia saat ini?
Pemerintah melalui Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) terus mendorong pembangunan infrastruktur pengisian daya nasional secara berkelanjutan. Pemerintah menetapkan target jangka panjang pembangunan SPKLU hingga puluhan ribu unit menuju tahun 2030 dan seterusnya.
Hingga saat ini, total stasiun pengisian daya untuk kendaraan roda empat (SPKLU) yang beroperasi secara nasional telah menembus angka lebih dari 5.000 unit. Persebarannya masih berpusat di Pulau Jawa sebagai episentrum populasi EV:
- DKI Jakarta: ~1.223 unit
- Jawa Barat: ~790 unit
- Jawa Timur: ~443 unit
- Banten: ~390 unit
- Jawa Tengah & DIY: ~314 unit
Selain untuk roda empat, terdapat lebih dari 600 unit SPKLU khusus roda dua dan lebih dari 1.100 unit Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) untuk sistem battery swapping motor listrik.
Di jalur-jalur utama transportasi, seperti Tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatra, hampir seluruh Rest Area kini telah dilengkapi fasilitas Fast Charging hingga Ultra Fast Charging. Sementara di wilayah perkotaan, PLN mulai menghadirkan inovasi PLN EYE, yaitu stasiun pengisian daya yang memanfaatkan tiang listrik umum di pinggir jalan (street charging).
Dalam konteks ini, hadirnya jaringan SPKLU dari ormas dan swasta berfungsi sebagai elemen penyeimbang (complementary). Jika PLN berfokus pada koridor utama nasional dan jalur antarkota, maka ormas mengisi celah (gap) keberadaan SPKLU di fasilitas publik lokal dan pusat pemukiman.
Mengapa Akselerasi Ini Sangat Krusial?
Percepatan pembangunan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik membawa dampak strategis bagi masa depan energi Indonesia:
1. Memutus Dilema “Ayam dan Telur” (Range Anxiety)
Hambatan terbesar seseorang saat ingin beralih ke kendaraan listrik adalah range anxiety—rasa cemas akan kehabisan baterai di tengah jalan tanpa ada tempat untuk mengisi daya. Di sisi lain, investor sering kali ragu membangun SPKLU jika populasi kendaraan listrik belum banyak.
Pembangunan ribuan titik SPKLU secara serentak oleh pemerintah, swasta, dan ormas memutus rantai keraguan tersebut. Ketika fasilitas pengisian daya makin mudah dijumpai di kampus, sekolah, hingga rumah sakit, kepercayaan masyarakat untuk beralih ke EV akan meningkat secara drastis.
2. Memperkuat Ketahanan Energi dan Ekonomi Nasional
Indonesia saat ini masih mengimpor BBM dalam jumlah yang sangat besar setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan sektor transportasi. Ketergantungan ini membebankan neraca perdagangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui subsidi energi.
Mengalihkan konsumsi transportasi dari BBM fosil ke listrik berbasis daya domestik secara langsung mengurangi ketergantungan impor, menghemat cadangan devisa negara, dan memperkuat kedaulatan energi nasional.
3. Demokratisasi Akses Energi Hijau
Ketika penyediaan infrastruktur EV hanya didominasi oleh pusat perbelanjaan mewah atau jalan tol, teknologi ini terkesan eksklusif. Namun, ketika jaringan seperti SKPL-MU masuk ke jaringan sekolah, rumah sakit daerah, dan kantor cabang di tingkat kabupaten, akses terhadap energi hijau menjadi terdemokratisasi. Masyarakat di berbagai tingkatan sosial dapat merasakan kemudahan ekosistem EV.
Menatap Masa Depan Energi Bersih
Langkah keterlibatan elemen masyarakat seperti Muhammadiyah dan NU dalam penyediaan infrastruktur kendaraan listrik adalah contoh konkret bagaimana nilai-nilai kepedulian lingkungan dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan.
Tentu saja, pekerjaan rumah Indonesia belum selesai. Tantangan seperti penataan jaringan listrik (grid readiness) serta keberlanjutan proses transisi pembangkit listrik hulu menuju Energi Baru Terbarukan (EBT) masih membutuhkan kerja keras bersama.
Namun, pergerakan masif di sektor hilir ini memberikan sinyal yang sangat positif. Makin cepat infrastruktur ini digarap dan tersebar merata, makin cepat pula bangsa ini lepas dari ketergantungan bahan bakar fosil menuju masa depan transportasi yang lebih bersih, mandiri, dan berkelanjutan.
