Ketika Ridwan Kamil Trending di Twitter
Kemarin, saya sempat memantau Twitter dan melihat keributan di sana. Meski bukan hal aneh karena Twitter memang penuh dengan perdebatan setiap harinya, ada satu hal yang menarik perhatian saya: nama Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, tiba-tiba trending.
Pemicunya adalah kritik seorang netizen mengenai pembangunan Masjid Raya Jabar di Bandung yang menelan dana APBD sebesar Rp1 triliun. Kritiknya cukup sederhana tetapi mengena:
“Kenapa dana sebesar itu hanya digunakan untuk membangun masjid? Kenapa tidak dialokasikan untuk hal yang lebih mendesak, seperti transportasi yang jelas menjadi masalah besar di Bandung?”
Seperti biasa, Ridwan Kamil langsung bereaksi dan memberikan tanggapan di media sosial. Namun, yang menarik adalah reaksi balik dari para pendukungnya. Netizen yang mengkritik ini langsung diserbu dan dicaci-maki. Bahkan, dia sampai dikatain “kafir” hanya karena mempertanyakan alokasi dana APBD.
Salahkah Pembangunan Masjid dengan Dana Rp1 Triliun?
Secara administratif, pembangunan masjid ini tidak salah. Ridwan Kamil tidak bisa digugat, karena penggunaan APBD untuk tempat ibadah memang diperbolehkan, selama mendapat persetujuan DPRD. Jika tidak ada persetujuan, ia bisa dianggap melakukan penyalahgunaan anggaran. Jadi, pembangunan Masjid Raya di Gedebage, Bandung, adalah hasil keputusan bersama antara Gubernur dan DPRD Jawa Barat.
Namun, yang menjadi persoalan utama bukan soal legalitasnya, tetapi kepekaan dan kreativitas seorang kepala daerah dalam mengelola anggaran.
Kritik netizen yang mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran sebenarnya masuk akal. APBD berasal dari pajak seluruh warga, yang terdiri dari beragam agama. Jika demikian, mengapa yang dibangun hanya tempat ibadah untuk satu golongan saja?
Lagi pula, apakah Bandung masih kekurangan masjid? Berdasarkan data, Bandung memiliki hampir 3.000 masjid yang tersebar di berbagai wilayah. Jika diperluas ke tingkat provinsi, Jawa Barat memiliki hampir 50.000 masjid. Maka, pertanyaan yang muncul: Apakah Bandung memang masih butuh masjid baru?
Ironisnya, meskipun jumlah masjid terus bertambah, sering kali jumlah jamaah yang beribadah justru semakin berkurang. Jadi, apakah pembangunan masjid baru benar-benar menjadi kebutuhan mendesak atau hanya pencitraan politik?
Mengapa Tidak Dialokasikan untuk Kepentingan yang Lebih Mendesak?
Sebagai pemimpin daerah, kepekaan terhadap skala prioritas sangatlah penting. Uang sebesar Rp1 triliun sebenarnya bisa digunakan untuk hal yang lebih berdampak luas, seperti:
- Peningkatan transportasi publik di Bandung, yang hingga kini masih bermasalah.
- Dukungan terhadap UMKM, sehingga ekonomi masyarakat bisa lebih berkembang.
- Peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, yang merupakan kebutuhan esensial warga pasca pandemi.
Membangun gedung megah itu mudah, cukup serahkan kepada arsitek. Tapi memastikan uang rakyat dikelola untuk kesejahteraan bersama itu yang lebih sulit. Dan di sinilah dibutuhkan kreativitas serta kepekaan seorang pemimpin.
Belajar dari Ahok: Kreativitas dalam Mengelola APBD
Menggunakan APBD untuk membangun masjid mungkin sah secara hukum, tapi dari sisi kreativitas dan manajemen anggaran, ini sangat tidak inovatif.
Sebagai perbandingan, ketika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia berhasil membangun Simpang Semanggi tanpa menggunakan APBD sepeser pun.
Bagaimana caranya?
Ahok memanfaatkan dana kompensasi dari pelanggaran koefisien lantai bangunan (KLB) oleh perusahaan besar. Karena ada kelebihan lantai bangunan, perusahaan tersebut harus membayar denda kepada Pemprov DKI. Dari Rp500 miliar dana kompensasi itu, Rp300 miliar digunakan untuk membangun Simpang Semanggi, sementara sisanya dialokasikan untuk perbaikan trotoar dan fasilitas publik lainnya.
Inilah yang disebut kreativitas dalam mengelola anggaran. Tidak perlu mengambil uang rakyat, tetapi tetap bisa membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi semua orang.
Masjid Megah dan Citra Politik
Pada akhirnya, pembangunan Masjid Raya Jabar ini memang tidak bisa dibatalkan atau dirobohkan, karena sudah terlanjur berdiri. Namun, dari kasus ini, kita bisa mengenali karakter seorang pemimpin dari cara mereka menggunakan anggaran.
Ada pemimpin yang benar-benar memikirkan kesejahteraan rakyat, dan ada juga pemimpin yang lebih memikirkan citra politiknya.
Mungkin, masjid megah ini adalah bagian dari strategi pencitraan Ridwan Kamil agar semakin dikenal sebagai pemimpin yang “dekat” dengan umat mayoritas di Jawa Barat.
Dan bagi para pendukung fanatiknya yang langsung menyerang kritik terhadap proyek ini, pertanyaan mendasarnya sederhana: Apakah kalian mendukung pemimpin karena kebijakannya yang bermanfaat bagi rakyat, atau hanya karena citra yang ia bangun?
Seruput dulu kopinya. ☕
