Pernah nggak sih kalian lagi asyik scroll Instagram atau TikTok, tiba-tiba muncul notifikasi: “Masa aktif paket Anda akan berakhir dalam 1 hari.” Padahal kuota masih banyak. Rasanya? Nyebelin banget. Belum habis, tapi hangus.
Nah, yang bikin banyak orang makin heran, kenapa sih mayoritas paket internet di Indonesia itu cuma berlaku 28 hari? Kenapa bukan 30 hari seperti kalender pada umumnya? Dan kenapa juga nggak ada sistem rollover, jadi sisa kuota bisa dibawa ke bulan berikutnya seperti di beberapa negara lain?
Di video ini kita bakal kupas tuntas. Supaya kita nggak cuma kesel, tapi juga paham apa sebenarnya yang terjadi di balik layar.
Kalau diperhatikan, hampir semua operator besar di Indonesia—Telkomsel, Indosat, XL, Tri, sampai Smartfren—pakainya sistem 28 hari. Memang ada yang 30 hari, tapi biasanya lebih mahal dan jumlahnya minoritas.
Masalahnya bukan cuma soal durasi. Tapi juga soal sisa kuota yang hangus. Beli paket 50 GB atau 100 GB, ternyata pemakaian nggak sebanyak itu. Sisa kuota? Hilang begitu saja. Nggak bisa ditabung, nggak bisa di-rollover.
Belum lagi efek “maju tanggal”. Misalnya bulan ini aktif tanggal 1. Karena 28 hari, bulan depan bisa jadi tanggal 29. Lalu makin maju lagi ke tanggal 27. Lama-lama bikin pusing sendiri ngitungnya.
Kalau dibandingkan dengan beberapa negara Eropa, misalnya, ada paket yang berlaku hingga 365 hari dan punya sistem rollover otomatis. Kuota yang nggak terpakai tetap aman. Jadi wajar kalau muncul pertanyaan: kenapa Indonesia belum seperti itu?
Sebelum masuk lebih dalam ke soal 28 hari, ada satu fenomena unik lain di Indonesia: Kuota Lokal.
Banyak paket internet di sini dibagi jadi dua: kuota nasional dan kuota lokal. Misalnya beli 100 GB, ternyata 40 GB nasional dan 60 GB lokal. Kuota lokal ini cuma bisa dipakai di area tertentu—biasanya sesuai provinsi atau wilayah registrasi kartu.
Artinya, kalau kartu didaftarkan di Jakarta, kuota lokalnya hanya aktif di wilayah itu. Begitu keluar kota? Kuota lokalnya nggak bisa dipakai.
Secara teori, operator menyebut ini sebagai strategi optimasi jaringan. Mereka bisa memberikan kuota lebih besar di area dengan kapasitas jaringan yang lebih longgar. Jadi dianggap win-win: operator bisa mengatur beban jaringan, konsumen dapat kuota lebih besar.
Tapi di praktiknya, ada beberapa persoalan.
Pertama, transparansi. Banyak orang lihat angka “100 GB” langsung tertarik, tapi baru sadar setelah beli kalau sebagian besar ternyata kuota lokal.
Kedua, definisi “lokal” yang berbeda-beda antar operator. Ada yang berbasis provinsi, ada yang berbasis area registrasi tertentu, dan sering kali informasinya tidak terlalu jelas di awal.
Ketiga, mobilitas. Indonesia itu negara dengan mobilitas tinggi. Orang sering pulang kampung, dinas luar kota, atau pindah tempat kerja. Begitu keluar area lokal, kuota besar tadi mendadak nggak berguna.
Sekarang kita coba lihat dari sisi operator.
Operator telekomunikasi punya biaya operasional yang besar: ribuan BTS harus dirawat, gaji karyawan, investasi 4G dan 5G, serta biaya spektrum yang tidak murah. Mereka butuh pendapatan yang stabil dan bisa diprediksi.
Dengan sistem 28 hari, dalam satu tahun ada 13 periode pembelian. Kalau 30 hari, hanya 12 periode. Selisih satu periode ini berdampak langsung pada total revenue tahunan.
Selain itu, sistem 28 hari juga memberi fleksibilitas dalam pengelolaan kapasitas dan strategi harga. Operator bisa lebih cepat menyesuaikan paket berdasarkan permintaan pasar.
Kuota lokal juga bagian dari strategi capacity management. Dengan memberi kuota besar di area tertentu, operator bisa mengarahkan konsumsi data ke wilayah dengan kapasitas jaringan yang masih longgar, sehingga infrastruktur yang sudah dibangun bisa dimanfaatkan maksimal.
Ada juga faktor strategi harga. Paket 100 GB terdengar jauh lebih menarik daripada 40 GB, meskipun pembagiannya berbeda. Secara marketing, angka besar lebih menggoda.
Lalu kenapa tidak ada operator yang mulai lebih “ramah konsumen”? Karena begitu satu pemain mengubah sistem, industri bisa ikut berubah. Dan itu berarti margin keuntungan berpotensi turun untuk semua.
Dari sisi pengguna, responsnya jelas: banyak yang tidak puas.
Di media sosial seperti Twitter dan Reddit, keluhan soal paket 28 hari sudah jadi semacam rutinitas bulanan. Meme-meme bermunculan. Ada yang menggambarkan kuota seperti makanan kedaluwarsa. Ada juga yang mempersonifikasikan kuota lokal sebagai “teman yang cuma muncul kalau lagi di rumah.”
Di forum seperti Kaskus atau grup Facebook, banyak yang berbagi tips untuk meminimalkan kuota hangus. Ada yang beli paket lebih kecil tapi lebih sering. Ada yang bikin spreadsheet untuk mencatat tanggal kedaluwarsa.
Beberapa petisi online juga sempat muncul, meminta sistem rollover atau minimal masa aktif 30 hari penuh. Ribuan tanda tangan terkumpul, tapi sampai sekarang belum ada perubahan besar.
Organisasi advokasi digital seperti ICT Watch dan lembaga konsumen juga pernah mengangkat isu ini. Mereka menyoroti soal transparansi dan potensi misleading dalam promosi, terutama ketika total kuota ditampilkan besar tanpa penjelasan pembagian yang cukup jelas di awal.
Namun karena praktik ini dilakukan hampir semua operator, tantangan hukumnya tidak sederhana.
Di sisi lain, ada juga segmen masyarakat yang akhirnya beradaptasi. Mereka menerima sistem ini sebagai “aturan main” dan menyesuaikan pola konsumsi internet mereka.
Pertanyaannya sekarang: menurut kalian, sistem 28 hari ini masih wajar atau sudah saatnya berubah?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku pengin tahu perspektif kalian—apakah ini murni strategi bisnis yang masuk akal, atau praktik yang perlu dievaluasi?
Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan konten berikutnya.
Terima kasih sudah menyimak, dan sampai ketemu di tulisan selanjutnya.
